• Laman

  • Kategori

ADA APA DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

ADA APA DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

OLEH : DRS. Y .S. SARONG, M.SI

DOSEN FISIP UNDANA KUPANG

Program Pemberdayaan ekonomi rakyat belakangan ini makin gencar dilakukan oleh Pemerintah melalui  diberbagai program dan proyek yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, maupun oleh pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.hal ini kemudian  banyak dibicarakan orang pada berbagai kesempatan, baik dalam seminar atau lokakarya, maupun dialog di radio,televisi maupun diulas dalam media cetak.pertanyaan yang perlu dijawab”mengapa harus pemberdayaan ekonomi rakyat”?.

Sebagaimana diketahui bahwa, orientasi pembangunan ekonomi lebih diarahkan pada peningkatan atau mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan yang berprofesi sebagai petani atau nelayan, hanyalah sebagai pendukung dalam pembangunan ekonomi. Sektor pertanian rakyat (komoditas tanaman pangan dan perikanan) adalah sektor yang kurang potensial untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara cepat.sektor yang potensial untuk memberi kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi Negara adalah sektor industri, jasa, subsector kehutanan dan perkebunan serta pertambangan.itulah sebabnya sektor-sektor tersebut yang relative mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk berkembang. Pada sektor – sektor ini deregulasi dan beberapa kemudahan diberikan,untuk mendukung cita-cita pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.itulah sebabnya setiap terjadi konflik kepentingan (misalnya : penggusuran tanah) antara sektor pertanian tanaman pangan dengan sektor yang mempunyai potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (pengusaha), petani dan nelayan selalu dipihak yang dikalahkan.

Peranan subsector tanaman pangan dan perikanan, dimana sebagian besar petani dan nelayan mengetahui bidang ini, memang ditekankan pada upaya untuk menyediakan pangan yang cukup dengan harga yang murah, karena sub sektor ini memiliki peran strategis dan politis dalam rangka mendukung pembangunan secara umum, maka tidak mengherankan kalau pada subsector ini, pendekatan yang digunakan bersifat sangat regulative dan depresif. Dengan demikian peran petani dan nelayan dalam pembangunan ekonomi secara umum sekedar pendukung atau penyangga stabilitas politik,khususnya dalam penyediaan pangan yang cukup dengan harga yang murah.

Secara umum partisipasi petani dan nelayan dalam pembangunan desa dalam arti yang sesungguhnya, masih jauh dari memuaskan hingga saat ini, sehingga partisipasi lebih dipahami sekedar sejauh mana kesediaan petani dan nelayan untuk membiayai/berswadaya dalam kegiatan pembangunan, dan rela berkorban demi kelangsungan pembangunan dan kepentingan nasional. Partisipasi petani dan nelayan dalam pembangunan selama ini bukan saja tinggi,bahkan petani dan nelayan telah merelakan kepentingannya untuk tidak dianggap sebagai kepentingan nasional juga dalam hal swasembada beras,swasembada gula,swasembada serat, petani dan nelayan rela mengorbankan kepentingan anak istrinya, demi apa yang disebut kepentingan nasional dan kelangsungan pembangunan.

Selama ini pemahaman terhadap partisipasi belum menyentuh pada esensi yang sebenarnya, karena partisipasi petani dan nelayan dalam pembangunan desa misalnya,belum dipahami sejauhmana petani dan nelayan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa.walaupun pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D),mengeluarkan Pedoman pelaksanaan Unit  Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), dan bahkan melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa,pemerintah juga mengeluarkan pedoman sepuluh langkah keswadayaan, yang pada prinsipnya menghendaki bahwa, proses perencanaan pembangunan harus dimulai dari tingkat desa dan melibatkan seluruh rakyat desa,tetapi dalam kenyataannya, masih sulit diwujudkan. Pelecehan terhadap kemampuan rakyat desa dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan (RPTD/K dan RPJMD/K) oleh instansi sektoral dan badan perencana ditingkat Kabupaten,telah menimbulkan keengganan LKMD untuk menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Kurangnya aspirasi kelembagaan desa (LKMD dan LMD) terhadap problematika riil yang dihadapi petani dan nelayan/rakyat desa, telah menjadikan LKMD dan LMD bukan lagi sebagai wadah aspirasi bagi rakyat di pedesaan, karena kurang aspiratifnya lembaga ini terhadap permasalahan yang dihadapi petani dan nelayan. Hal ini disebabkan beberapa alasan : 1) baik LKMD maupun LMD ketua umumnya adalah kepala desa sendiri,sehingga permasalahan yang bersumber dari konflik kepentingan antara pemerintah dengan rakyat desa, maka kepentingan rakyat yang pasti akan dikalahkan ; 2) pada umumnya anggota dan fungsionaris LKMD dan LMD tidak berasal dari kaum petani dan nelayan,tetapi umumnya adalah guru dan orang kaya di desa yang bersangkutan, sudah barang tentu kepentingan mereka tidak sama dengan petani dan nelayan miskin, kalaupun aspirasi petani dan nelayan diharapkan dapat disalurkan lewat salah satu seksi dalam LKMD (seksi pertanian),tetapi seksi itupun diisi oleh tokoh petani yang sudah menjadi manusia baru, yang bukan lagi kader petani yang akan mengartikulasikan kepentingan petani tetapi lebih mengartikulasikan dirinya sebagai petugas, yang perannya mensosialisasikan program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kebijakan pemerintah kepada petani dan nelayan.

Demikian pula dengan kelompok tani dan nelayan, telah terjebak pada urusan-urusan teknis belaka, karena pekerjaan besar kelompok tani dan nelayan selama ini pada saat penyusunan Rencana Kebutuhan Kelompok (RKK) atau rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK) yang dilakukan setiap awal musim tanam, pada prakteknya organisasi ini sekedar wahana untuk melancarkan pelaksanaan program pemerintah dibidang pertanian dan perikanan, bukan dijadikan sebagai organisasi petani dan nelayan yang mandiri yang daripadanya petani dan nelayan dapat belajar dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan sehari-hari yang dihadapi mereka.

Petani dan nelayan di satu sisi dapat disamakan dengan buruh pabrik, tetapi dipihak lain seolah-olah seperti majikan pabrik.posisi sebagai buruh pabrik, maka mereka seperti orang suruhan yang tidak diberi kuasa untuk memilih komoditas apa yang akan diusahakan,juga tidak memiliki otoritas dalam menentukan harga hasil produksinya.komoditas yang diusahakan telah dipilihkan (padi unggul, tebu,kapas,rosella,rumput laut,ikan dan lainnya)dan harga hasil panennya juga telah ditetapkan oleh pihak luar,sedang posisinya seolah-olah seperti majikan, karena segala resiko kegagalan atas komoditas yang dipilihkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab petani dan nelayan. Dalam menentukan harga jual per unit produksinya ditentukan oleh pihak lain, misalnya walaupun petani dan nelayan yang tahu berapa biaya untuk memproduksi satu kilogram gabah,gula, kapas, rumput laut, ikan dan lainnya, tetapi petani dan nelayan nyaris tidak terlibat sedikitpun dalam penetapan harga jual masing-masing komoditas tersebut, tetapi telah ditentukan oleh pemerintah berupa penentuan harga dasar, sedangkan pengusaha dan rentenir berusaha mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan harga jual, atau dengan memberikan bantuan modal usaha diawal musim tanam sebagai bentuk kepedulian untuk membantu petani, tetapi dengan bunga yang tinggi dan mencekik.

Berbagai rekayasa yang dibuat sedemikian sistimatis, dan pada akhirnya telah menempatkan petani dan nelayan pada posisi tidak dapat memilih, baik dari sisi komoditas yang dibudidayakan maupun teknologi yang digunakan. Proses alih budidaya tanaman terkesan dipaksakan, karena semua teknologi budidaya tanaman yang dimiliki petani dan nelayan dinilai tradisional dan kurang mendukung swasembada, padahal penilaian itu tidak seluruhnya benar. Teknologi milik petani dan nelayan sebenarnya telah teruji ratusan tahun, telah membuktikan keunggulannya dalam menjaga ekosistem pertanian, dan telah beradaptasi dengan lingkungan fisik dan social secara serasi. Akibat tidak terjadinya proses dialogis antara teknologi milik petani dan nelayan dengan teknologi baru dalam hal budidaya, maka kini petani dan nelayan sebenarnya kehilangan budaya tani dan nelayannya.

Pada era reformasi sekarang ini, paradigma pembangunan perlu diubah, pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat,bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok; pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestic pada daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota) yang ditunjang dengan kemandirian yang tinggi, adanya kepercayaan diri dan kesetaraan,meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan,partisipatif, adanya persaingan sehat, keterbukaan/demokrasi,pemerataan yang berkeadilan serta didukung dengan industry yang berbasis sumberdaya alam, dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan dengan menggunakan beberapa model seperti : indusrti pedesaan, industrialisasi di desa, lumbung desa, inti plasma, sentra industry, mixed farming, hutan untuk rakyat, organic farming, incubator, kawasan industry masyarakat perkebunan dan lainnya.

Upaya pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat,khususnya koperasi dan Usaha kecil dan menengah untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta memperkuat struktur perekonomian nasional, merupakan peluang sekaligus tantangan besar yang harus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa ini.peluang dan tantangan adalah dua hal yang selalu bergandengan dan keduanya juga selalu melekat dengan kewirausahaan.tantangan akan menghasilkan pesimisme dipihak yang satu dan optimisme dipihak yang lain. Dan optimisme inilah yang akan membuahkan kreativitas,dinamika, inovasi, produktivitas dan persiapan.persiapan inilah yang akan mengubah tantangan menjadi peluang. Jika persiapannya matang bertemu dengan peluang, maka akan menghasilkan hoki atau sukses. Agar suatu persiapan dapat menggapai peluang, maka persyaratan yang paling mendasar adalah membangun jiwa dan potensi kewirausahaan manusia Indonesia, baik mereka yang terkena PHK, mereka yang baru lulus, mereka yang menganggur terdidik, mereka yang gagal berusaha dan mereka yang bergerak dalam ekonomi rakyat terutama para petani dan nelayan yang tersebar diseluruh pelosok tanah air.

TEKNIK MENGEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

  1. Pendekatan yang biasa dipakai Pemerintah

Beberapa praktek pengembangan terhadap masyarakat telah dan sedang dilakukan baik oleh pemrakarsa suatu kegiatan yang bersifat swasta maupun Pemerintah. Pendekatan pengembangan masyarakat yang biasanya dipraktekkan oleh pemerintah antara lain :

  1. Growth Strategy; pendekatan yang berbasis pada pertumbuhan dengan upaya meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat, yang biasanya dengan cara meningkatkan produksi yang dipunyai masyarakat. Strategi ini mempunyai kelemahan apabila yang dituju adalah target tertentu yang biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dekat dengan pemerintah sebagai target group, yang dampak akhirnya adalah adanya kesenjangan social.
  2. Welfare Strategy; pendekatan dengan basis kesejahtraan masyarakat dengan bantuan kebutuhan pokok masyarakat yang di drop dari pemerintah dan biasanya disertai dengan kebijakan yang sengaja dibuat.pendekatan ini dapat membuat ketergantungan yang umumnya bantuan tersebut bersifat seragam antara satu daerah dengan daerah lain.
  3. Responsive strategy; pendekatan untuk mengembangkan masyarakat yang didasari pada gejala yang tampak sebagai sesuatu yang perlu dibantu,sehingga bersifat responsive terhadap gejala yang ada.pendekatan ini dapat menciptakan ketergantungan yang spesifik, karena dalam konsisi ini kespesifikan daerah menjadi gejala yang harus direspon oleh pemerintah.
  1. Pendekatan alternative

Sebuah pendekatan lain yang juga dipakai untuk melibatkan masyarakat dalam suatu proses pembangunan namun agak jarang dipakai, karena pendekatan ini biasanya memakan waktu lama dalam kegiatannya.pendekatan alternative ini sering disebut sebagai pendekatan holistic. Tujuan utama dari pendekatan ini berkisar pada pertumbuhan dan pemerataan baik ekonomi, politik maupun social. Pendekatan holistic lebih menekankan pada ketergabungan masyarakat desa untuk bekerja sama dengan agen pembangunan, dengan cara membangun kemampuan masyarakat desa sebagai partner dalam hubungan saling bantu dengan agen pembangunan dan instansi-instansi lain yang terkait. Dengan demikian tugas dari individu yang melakukan pendekatan ini lebih bersifat beraneka, kompleks,integrative dan sistemik, dalam artian keaneka-ragaman hal-hal yang ada di masyarakat dipelajari dan diinventarisasi serta diintegrasikan sebagai suatu keseluruhan yang sistemik.

Dengan keterlibatan masyarakat desa yang bekerja sama dengan agen pembangunan, maka agen pembangunan dapat melakukan restrukturisasi terhadap kekuatan-kekuatan social dalam masyarakat, yang selanjutnya agen pembangunan juga dapat saling berbagi kekuatan social dengan kelompok-kelompok social didalam desa.dari adanya kebersamaan antara agen pembangunan dan masyarakat desa yang duduk dalam satu level, maka otomatis komunikasi dapat dilakukan, baik informal maupun formal, horizontal atau vertical dapat dilakukan, sehingga berbagai koordinasi dapat permanen/tetap dan dapat membantu menyelesaikan masalah secara bersama. Hal ini memudahkan control dan inisiatif dapat dilakukan kelompok-kelompok social dalam desa atau oleh pemerintah desa, kecamatan dan juga agen-agen pembangunan, sehingga perencanaan dan implementasi dapat dilakukan terus menerus secara interaktif. Tingkatan keberhasilan dengan memakai pendekatan ini dapat dipantau dalam beberapa indicator antara lain peningkatan dalam jumlah pendapatan dan pemerataan pendapatan, kesejahtraan social dan partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan.

  1. Tiga prinsip dalam menumbuhkan partisipasi.

Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa, agar ikut serta dalam pembangunan pada dasarnya jangan memandang masyarakat desa sebagai target group atau obyek yang terkena dampak pembangunan, tetapi pandanglah masyarakat desa sebagai penduduk local yang berhak atas sebagian hasil pembangunan. Setelah pandangan terhadap masyarakat desa itu terwujud atau masuk dalam pola pemahaman agen pembangunan, maka prinsip pengembangan partisipasi dapat dilakukan yakni dengan cara :

  1. Learning proses (learning by doing); proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat
  2. Institusional development; melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata social yang sudah ada dalam masyarakat yang merupakan daya dukung dan daya tampung social, karena institusi yang ada dalam masyarakat ikut berperan serta
  3. Participatory ; cara ini merupakan suatu pendekatan yang lazim dilakukan untuk dapat menggali need ya g ada dalam masyarakat atau komunitas. Karena pendekatan ini mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh kegiatan yang dilakukan.

KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN

Dalam menentukan mana yang dianggap masyarakat desa sebagai masalah atau kebutuhan, tentunya akan berbeda dengan apa yang dianggap oleh agen pembangunan atau pemerintah. Untuk itu, segala masalah dan kebutuhan hendaknya berdasarkan pada anggapan yang muncul dari masyarakat itu sendiri dan juga diintegrasikan dengan pandangan agen pemerintah.

Dari adanya permasalahan atau kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dikonfirmasikan kepada masyarakat kembali, maka dalam pencarian alternative guna pemecahan masalah juga menjadi tanggung jawab bersama antara agen pembangunan dan masyarakat, sehingga dapat bersama-sama mencari solusi yang terbaik.secara bersama juga dapat merencanakan proyek pembangunan sebagai suatu pemecahan masalah yang ada (problem solving).keterlibatan masyarakat desa tidak hanya berhenti pada perencanaan proyek saja, akan tetapi tetap dilanjutkan pada pengimplementasian dari pembangunan yang ada dan hasil yang didapat juga merupakan proses evaluasi hasil kerja pemrakarsa. Semua keterlibatanmasyarakat dalam pembangunan adalah sebuah cara untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan nyata yang diinginkan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, pengetahuan para agen pembangunan harus disintesakan dengan pengetahuan local, sedemikian rupa sehingga dapat saling mengisi dan menemukan bentuk yang paling efektif dan efisien. Adalah penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyadaran diri tentang kebutuhan mereka dan dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Semua ini dilakukan dengan seminimal mungkin ketergantungan pada sumber daya dari luar. Karena itu, salah satu tanggun jawab dar penyelenggara program adalah membangkitkan diskusi di desa-desa dan memusatkan diri pada masalah riil yang dirasakan masyarakat, menentukan dan menyusun prioritas kebutuhan,mengembangkan rasa percaya diri dan kemauan masyarakat untuk bekerja mandiri dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebelum meminta bantuan luar. Kembangkan teknologi tepat guna,kembangkan pengetahuan tentang sumber daya local yang tersedia, maka kemampuan untuk problem solving dengan sendirinya meningkat dalam kehidupan masyarakat desa.

Agen pembangunan harus mempunyai komitmen tinggi bahwa program ini tidak di impose kepada masyarakat (not to impose the program on the people), anggota masyarakat harus diikutsertakan dalam keputusan agar mereka ikut berperan serta secara budaya (way of life) masyarakat tersebut, sehingga pembangunan masyarakat desa berjalan sukses tanpa mengganggu adat, kepercayaan dan aspek kebudayaan yang lain.

Diantara sektor-sektor kehidupan yang bisa dipakai sebagai entry point dalam pembangunan masyarakat desa adalah : pendidikan orang dewasa, pendidikan pra sekolah; rekreasi untuk semua umur dan golongan, sanitasi dan sumber air bersih; pelatihan kepemimpinan dan kewarganegaraan, pertanian, pemasaran hasil pertanian,perikanan dan peternakan; pelatihan dan dorongan untuk industry kecil dan kesenian; membangun jiwa wira usaha (bisnis incubator); perbaikan rumah; pembinaan dan preservasi budaya.

Khusus terkait dengan kegiatan ekonomi rakyat di desa-desa, maka dapat digunakan model-model kegiatan yang dikerjakan oleh UB seperti pabrik kelapa sawit berslaka kecil,pabrik gula berskala kecil, pabrik pakan ternak skala kecil, usaha agrobisnis(udang,ikan, cpo, coklat, rumput laut dan lainnya) yang ditunjang dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif (aspek yang perlu menjadi perhatian yakni pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kewirausahaan dan kemitraan, investasi, perizinan usaha dan perlindungan)dari pemerintah.sedangkan dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi rakyat maka diperlukan kerjasama antara pemerintah bersama-sama masyarakat dan dunia usaha itu sendiri untuk melakukan pembinaan dan pengembangan yang terkait dengan industry pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, advokasi dan teknologi yang digunakan, agar program pemberdayaan ekonomi rakyat yang digalakkan pemerintah diberbagai sektor kehidupan masyarakat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang tidak berdaya.

Pemberdayaan adalah membuat orang,kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri, sehingga inti dari pemberdayaan  adalah menciptakan kemandirian, baik individu, kelompok maupun masyarakat.upaya kemandirian diperlukan karena pembangunan selama ini masyarakat lebih banyak berperan sebagai obyek dari pada subyek,pemain utama pembangunan adalah militer dan birokrasi sipil, yang menguasai semua aktivitas kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep pembangunan seperti ini ternyata telah berujung dengan bangkrutnya Negara karena krisis kepercayaan,krisis moneter dan akhirnya krisis ekonomi yang telah menjadikan masyarakat luas menjadi korban.

Pemberdayaan orang, kelompok atau masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

  1. Member kebebasan yang lebih luas untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu
  2. Member kesempatan yang lebih luas untuk melakukan sesuatu
  3. Memberikan akses yang luas baik berupa akses kepada pengambil kebijakan,akses dukungan pembiayaan maupun akses-akses lainnya yang diperlukan untuk membangun kemandirian
  4. Membangun karakter yang mengarah pada kemandirian.

Pemberdayaan dilakukan dalam rangka mengisi strategi besar (grand strategies) pembangunan masyarakat sipil (civil society) yang merupakan konsekwensi logis digunakannya nilai-nilai universal (universal values)yakni demokrasi.dalam bangsa dan Negara yang menganut system demokrasi, hubungan-hubungan yang bersifat hirarkhis, baik antara pemerintah dengan masyarakat, maupun antar masyarakat sangat dikurangi, digantikan dengan hubungan-hubungan yang bersifat hiterarkhis, sehingga perbedaan satu orang dengan orang lainnya lebih pada fungsi yang dijalankan, bukan karena kedudukan ataupun keturunannya.

Agar masyarakat desa dapat memainkan peranan penting dalam proses pembangunan bangsa, sejajar dengan komponen masyarakat lainnya, diperlukan kemauan politik (political will) dan tindakan politik (political action) dari pemerintah maupun komponen bangsa lainnya. Proses pemberdayaan masyarakat desa ditentukan oleh dua faktor yakni : faktor eksogen (faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat desa, baik berupa kebijakan pemerintah, bantuan biaya, bantuan tenaga penyuluh, dan lainnya)dan faktor endogen (faktor dari dalam yang berupa tata nilai,adat kebiasaan, sikap mental dari masyarakat itu sendiri dan lainnya). Faktor sikap mental masyarakat merupakan determinan bagi proses pemberdayaan, sebab pada setiap orang terdapat daya retensi atau daya tolak terhadap perubahan.semakin besar seseorang terancam oleh adanya perubahan, maka semakin besar pula daya retensi yang dihasilkannya.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui transformasi semangat kewirausahaan pada dasarnya adalah upaya mengubah sikap mental, sebab titik lemah bangsa Indonesia terletak pada sikap mentalnya, sehingga Koentjaraningrat(1976) mengatakan beberapa sifat negative dari bangsa Indonesia seperti : suka menerabas; tidak memiliki disiplin murni; berorientasi ke atas; mengabaikan mutu.

Transformasi semangat kewirausahaan dimaksudkan sebagai pemasukan virus mental ke dalam setiap anggota masyarakat di pedesaan melalui berbagai cara antara lain : melalui penyuluhan; melalui pemberian contoh nyata; melalui pemberian kesempatan; melalui proses pembelajaran secara terus menerus melalui program pendampingan, sehingga tumbuh semangat kewirausahaan atau etos (semangat kejiwaan) dengan ciri-ciri : berorientasi ke masa depan,bukan hanya masa lalu; berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan; berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil,tanpa berupaya melimpahkan kesalahan pada pihak lain; memegang teguh janji; penuh daya kreativitas da inovasi, cenderung berpikir positif dan sangat menghargai waktu.

Dengan semangat kewirausahaan, setiap anggota masyarakat desa dapat melihat berbagai peluang yang timbul karena adanya perubahan, dengan mengukur kekuatan yang dimiliki, menghitung kelemahan, dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang ada disekitarnya dan mengambil keputusan terbaik demi masa depannya sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: