• Laman

  • Kategori

TOR JAMBORE PTK PNF 2010

PEDOMAN

JAMBORE PTK-PNF TINGKAT PROVINSI

(MELALUI BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU)

TAHUN 2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL

TAHUN 2010

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu PTK-PNF, sejak tahun 2007 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen. PMPTK), melalui Direktorat PTK-PNF telah memberikan penghargaan kepada PTK-PNF yang berprestasi melalui Jambore 1000 PTK-PNF, dimana kegiatannya adalah Lomba Karya Nyata (LKN), Lomba Karya Tulis (LKT), Perlombaan Olahraga dan Seni (Porseni). Pada tahun 2010 Ditjen. PMPTK kembali akan memberikan penghargaan kepada PTK-PNF yang dikemas dalam Jambore 1000 PTK-PNF Tingkat Nasional, dengan melibatkan peserta LKN, LKT dan Porseni, Forum Ilmiah PTK-PNF, Bimbingan Teknis Penyusunan Program, Diklat PTK-PNF, Diklat Pengelola Satuan PNF, Diklat Asosiasi/Forum PTK-PNF dan Rakor LKBH yang berjumlah sekitar 1000 orang. Kegiatan ini untuk memberikan penghargaan kepada PTK-PNF yang berprestasi melalui LKN, LKT, dan Porseni.

Sementara itu untuk tahun 2010 kegiatan Jambore 1000 PTK-PNF Tingkat Nasional akan diawali dengan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi seluruh Indonesia yang tentunya diharapkan akan lebih bermutu dari tahun-tahun sebelumnya.

Guna mendukung dan memeriahkan pelaksanaan Jambore Tingkat Provinsi tahun 2010 Direktorat PTK-PNF, Ditjen. PMPTK akan memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu kepada penyelenggara Jambore PTK-PNF di Provinsi. Pembantuan tersebut digunakan untuk persiapan mengikuti Jambore 1000 PTK-PNF Tingkat Nasional yang rencananya akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.

Agar pelaksanaan Jambore PTK-PNF (LKN, LKT dan Porseni) dapat optimal maka perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi Tahun 2010 Melalui Bantuan Operasional Manajemen Mutu.

  1. B. Dasar

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Presiden Rebublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
  3. Peraturan Menteri Diknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Ditjen PMPTK, Depdiknas.

  1. C. Tujuan

  1. Tujuan Umum:

Menjadi acuan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF tingkat Provinsi Tahun 2010.

  1. Tujuan Khusus:
    1. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi/P2-PNFI (Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal)/BP-PNFI (Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal)/BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) dalam menyelenggarakan Jambore PTK-PNF tingkat Provinsi tahun 2010.
    2. Sebagai acuan bagi PTK-PNF yang mengikuti Jambore PTK-PNF tingkat Provinsi.
    3. Sebagai acuan bagi tim penilai untuk menseleksi peserta Jambore PTK-PNF tingkat Provinsi.

D. Hasil yang diharapkan

1. Tersalurkannya Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu dalam    rangka Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi.

2. Terselenggaranya Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi.

3. Terpilihnya pemenang Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi.

BAB II

MEKANISME PENYELENGGARAAN JAMBORE PTK-PNF

TINGKAT PROVINSI, PENGAJUAN PROPOSAL, PENETAPAN

DAN PEMANFAATAN DANA PEMBANTUAN

  1. Penyelenggara Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi

Penyelenggara dan Pengarah

  1. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai penyelenggara adalah P2PNFI bekerjasama dengan Bidang PNFI/PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi.
  2. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan penyelenggaranya adalah BP-PNFI bekerjasama dengan Bidang PNFI/PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi.
  3. Provinsi Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Papua penyelenggaranya adalah BPKB bekerjasama dengan BP-PNFI dan Bidang PNFI/PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi.
  4. Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Papua Barat penyelenggaranya adalah Bidang PNFI/PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi.
  5. Provinsi selain point 1 s/d 4 sebagai penyelenggaranya adalah BPKB (25 Provinsi) bekerjasama dengan Bidang PNFI/PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi.

Untuk Tim Penilai/Juri dikoordinir oleh tim asistensi yang berkedudukan di Provinsi dengan anggota dari praktisi.

  1. Pengajuan Proposal

Penyelenggara diharuskan mengajukan Proposal kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen. PMPTK) melalui Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF) dengan mencantumkan secara rinci

program kegiatan yang akan diselenggarakan, dan dana (RAB) yang dibutuhkan  Untuk setiap program/kegiatan.

Proposal yang diajukan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat (Latar belakang, Dasar, Tujuan dan Hasil yang diharapkan)
Bab II Analisis Situasi (mendeskripsikan data PTK-PNF yang ada di wilayah provinsi dan masalah yang dihadapi oleh PTK-PNF)
Bab III Rencana Program Kegiatan memuat (Rasional, Tujuan, Sasaran, Pelaksanaan Kegiatan, Pendanaan, dan Jadwal kegiatan)
Bab IV Pemantauan dan evaluasi (memuat kegiatan monitoring, evaluasi dan yang akan dilakukan)
Bab V

Lampiran

Penutup memuat (Kesimpulan dan Saran)

Data pendukung meliputi:

–  Kegiatan yang akan disinergikan

–  Kerjasama Instansi/lembaga terkait

– Tim Penilai

–  Fotocopy Nomor Rekening dan NPWP Penyelenggara

  1. Penilaian dan Penetapan Pemberian Dana Pembantuan
  1. Ditjen. PMPTK melimpahkan kewenangannya dalam penilaian proposal dana pembantuan kepada Subdit. Harlindung, Direktorat PTK-PNF.
  2. Penetapan
    1. Pejabat yang berhak menetapkan penerima dana pembantuan adalah Direktur Jenderal PMPTK, setelah diusulkan oleh Direktur PTK-PNF berdasarkan hasil penilaian proposal.
  1. Tindak lanjut

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PMPTK, kemudian diproses ke Biro Keuangan dan KPKN Wilayah III Jakarta, untuk proses pencairan dananya.

  1. Penyaluran
    1. Dana disalurkan ke rekening Lembaga Penyelenggara (Dinas Pendidikan Provinsi atau UPT) melalui Bank Pemerintah.
    2. Pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Penyelenggara di setiap Provinsi.
  1. D. Pemanfaatan Dana Pembantuan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2010 hampir seluruh Provinsi telah menganggarkan dalam APBD nya untuk Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi (terlampir).

Walaupun demikian Direktorat PTK-PNF, akan menyediakan dana sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) setiap Provinsi, dana akan direalisasikan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah tersedia dalam DIPA Direktorat PTK-PNF tahun 2010. Tahap II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam proses revisi, dana tersebut akan di ”block-grant” kan ke Penyelenggara Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi (sesuai dengan pengalokasian APBD masing-masing Provinsi).

Adapun penggunaan dana tersebut untuk menunjang kegiatan persiapan Jambore 1000 PTK-PNF Tingkat Nasional, antara lain untuk Training Centre sebelum berangkat ke Provinsi Penyelenggara Jambore 1000 PTK-PNF Tingkat Nasional, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, dan atau untuk biaya perjalanan serta uang saku peserta Pemenang Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi yang akan mengikuti Jambore 1000 PTK-PNF Tingkat Nasional.

Pemanfaatan dana pembantuan digunakan untuk:

  • Training Centre

Dana ini untuk latihan bersama seluruh pemenang Jambore PTK-PNF tingkat Provinsi untuk mempersiapkan Jambore 1000 PTK-PNF tingkat Nasional. Bagi Provinsi yang Dana APBD nya belum mencukupi untuk penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi dapat menggunakan dana pembantuan tersebut selain untuk Training Centre, antara lain untuk biaya perjalanan serta uang saku peserta pemenang Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi yang akan mengikuti Jambore 1000 PTK-PNF Tingkat Nasional.

E.  Waktu Pelaksanaan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi

Waktu Pelaksanaan Jambore PTK-PNF (LKN, LKT dan Porseni) Tingkat Provinsi sekitar Juni Minggu II – IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No Kegiatan Waktu
1. Penyusunan Pedoman Januari minggu I
2. Pembahasan Pedoman Januari minggu II
3. Pengiriman Pedoman ke Provinsi Februari minggu II
4. Sosialisasi Program PTK-PNF Februari minggu III
5. Pengiriman Proposal ke Direktorat PTK-PNF Maret minggu II – IV
6. Penandatanganan Akad Kerjasama Maret III – IV
7. Proses pencairan dana April – Mei
8. Rakor Persiapan Jambore Tk. Provinsi April minggu II – Mei minggu IV
9. Seleksi Jambore Tk. Kab/Kota Mei
10. Hasil Jambore Kab/Kota diserahkan ke Provinsi Mei minggu IV
11. Seleksi administrasi Tk. Provinsi Juni minggu I
12. Jambore PTK-PNF Tk. Provinsi Juni minggu II – IV
13. Hasil Jambore Tk. Provinsi diserahkan ke Pusat Juni minggu III – Juli minggu II
14. Pelaksanaan Jambore 1000 PTK-PNF Tk. Nasional Juli minggu IV
  1. Jenis PTK-PNF dan Kategori Lomba

NO JENIS PTK-PNF *) TEMA LOMBA *) PERORANGAN

(Tkt. Prov)

KELOMPOK

(Tkt. Nasional)

LKN LKT OR SENI Paduan Suara Senam Sajojo
1 Tutor PAUD Pembelajaran Gerak dan Lagu Anak Usia Dini 33
2 Tutor Pendidikan Kesetaraan Evaluasi Pembelajaran Pen-didikan Kesetaraan (A,B,C) 33
3 Pengelola PKBM Manajemen PKBM Berbasis Kewirausahaan 33 14 org tiap 14 org tiap
4 Pengelola TBM Manajemen TBM yang Mandiri dan Berkelanjutan 33 prov prov
5 Pamong Belajar Model Pembelajaran Berwa-wasan Lingkungan, Sosial, Budaya dan Ekonomi (EfSD) 33
6 Penilik Model Penjaminan Mutu Program PNF 33
7 Pengelola IT Pengelolaan Blog PTK-PNF 33
8 Pengelola Kursus Manajemen Kursus Berbasis Muatan Lokal 33

9 Pengelola PAUD Pengelolaan Posyandu Terintegrasi PAUD 33
10 Instruktur Kursus Seni Musik Cipta Lagu Hymne PTK-PNF 33
11 Tutor Pendidikan Keaksaraan Pengembangan Alat Evaluasi untuk mendapat-kan SUKMA 33
12 Instruktur Bahasa Inggris Model Pembelajaran Bhs. Inggris yg efektif & Inovatif 33
13 Instruktur Senam Pembelajaran Senam Aerobik 33
14 Instruktur Tata Rias Pembelajaran Tata Rias Pengantin Daerah 33

Keterangan: *) Jenis PTK-PNF dan Tema Lomba masih bersifat “Tentatif”

Jenis dan Kategori Lomba

Perorangan

  1. Karya Nyata
  2. Pengelola PKBM dengan materi tentang Manajemen PKBM Berbasis Kewirausahaan.
  3. Pengelola TBM dengan materi tentang Manajemen TBM yang Mandiri dan Berkelanjutan.
  4. Pengelola Kursus, materi lomba tentang Manajemen Kursus Berbasis Muatan Lokal. Jenis lomba ini dapat diikuti oleh semua Pengelola Kursus yang dapat dikembangkan di masyarakat misalnya Kursus Elektronik, Handphone, Montir atau lainnya.
  5. Pamong Belajar, materi yang dilombakan tentang Model Pembelajaran Berwawasan Lingkungan, Sosial, Budaya dan Ekonomi (EfSD).
  1. Karya Tulis
    1. Tutor Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C) materi yang dilombakan tentang Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (A,B,C). Peserta lomba adalah Tutor Paket A,B,C murni (bukan PNS, bukan guru, dan bukan Pamong Belajar), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
    2. Penilik, materi lomba tentang Model Penjaminan Mutu Program PNF.
    3. Tutor Pendidikan Keaksaraan, materi lomba tentang Pengembangan Alat Evaluasi untuk mendapatkan SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).
  1. Olahraga

a.   Tutor PAUD, jenis lomba adalah Pembelajaran Gerak dan Lagu Anak Usia Dini (AUD). Gerak dan Lagu AUD ini merupakan kreasi Tutor PAUD (untuk anak usia 3 – 6 tahun).

b.   Instruktur Senam dengan jenis lomba adalah Senam Aerobik

  1. Seni
  2. Pengelola Informasi dan Teknologi (IT), materi yang dilombakan adalah Pengelolaan Blog PTK-PNF.
  3. Instruktur Kursus Seni Musik, jenis yang dilombakan adalah Cipta Lagu Hymne PTK-PNF.
  4. Instruktur Tata Rias Pengantin, dengan materi lomba Pembelajaran Tata Rias Pengantin Daerah.
  5. Pengelola PAUD, materi lomba tentang Pengelolaan Posyandu Terintegrasi PAUD.
  6. Instruktur Bahasa Inggris, materi lomba tentang Model Pembelajaran Bahasa Inggris yang Efektif dan Inovatif.

BAB III

PENGENDALIAN

  1. A. Pertanggungjawaban

Dana pembantuan tahun 2010, harus dipertanggungjawabkan dengan tolok ukur yang sesuai dengan proposal yang telah disetujui, dan dikirim bersama laporan pelaksanaan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi ke Direktorat Jenderal PMPTK U.p. Direktur PTK-PNF (Subdit. Harlindung), dengan alamat: Gedung D. Lt 13. Kementerian Diknas, Jl. Jend. Sudirman, Pintu I, Senayan – Jakarta 10270.

  1. B. Pemantauan dan Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/BPKB/BP-PNFI/P2PNFI perlu dipantau dan dibina agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Pemantauan dan pembinaaan menjadi tanggungjawab langsung dari Direktorat PTK-PNF, Ditjen. PMPTK sebagai penanggungjawab teknis.

Pemantauan ditujukan untuk memastikan ketepatan penerimaan dana, ketepatan waktu penyaluran dana dan ketepatan pemanfaatan dana sesuai dengan proposal yang diajukan. Hasil pemantauan diharapkan dapat untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi sedini mungkin masalah atau penyimpangan yang terjadi. Aspek yang menjadi sasaran pemantauan mencakup kegiatan teknis dan administratif.

  1. C. Evaluasi

Evaluasi untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk dua kepentingan. Pertama, pembinaan terhadap kegiatan pemberian dana pembantuan sebagai Bantuan Operasional  Manajemen Mutu Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi

dan kedua sebagai bahan masukan atau kebijakan untuk penetapan pemberian dana pembantuan tahun berikutnya.

  1. D. Pelaporan

Laporan disampaikan kepada Direktur PTK-PNF (Subdit. Harlindung), selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi (melalui Bantuan Operasional Manajemen Mutu) tahun 2010.

Dengan digulirkannya dana pembantuan tersebut diharapkan dapat tersosialisasikan dan terlaksana Jambore PTK-PNF tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional dalam rangka pemberian penghargaan bagi PTK-PNF.

ALOKASI DANA APBD UNTUK JAMBORE PTK-PNF TINGKAT PROVINSI *)

NO PROVINSI JUMLAH DANA APBD (Rp.) KETERANGAN
1 Nangroe Aceh Darussalam 700.000.000,-
2 Sumatera Utara 1.527.000.000,-
3 Sumatera Barat 871.532.500,-
4 Riau 300.000.000,-
5 Jambi 500.000.000,-
6 Sumatera Selatan 139.000.000,-
7 Bengkulu 150.000.000,-
8 Lampung 400.000.000,-
9 Bangka Belitung 150.000.000,-
10 Kepulauan Riau 200.000.000,-
11 DKI Jakarta 140.000.000,-
12 Jawa Barat 500.000.000,-
13 Jawa Tengah 1.500.000.000,-
14 DIY 300.000.000,-
15 Jawa Timur 381.000.000,-
16 Banten 900.000.000,-
17 Bali 250.000.000,-
18 NTB 50.000.000,-
19 NTT 184.324.250,-
20 Kalimantan Barat 232.000.000,-
21 Kalimantan Tengah 100.000.000,-
22 Kalimantan Selatan 338.000.000,-
23 Kalimantan Timur 800.000.000,-
24 Sulawesi Utara 50.000.000,-
25 Sulawesi Tengah 510.000.000,-
26 Sulawesi Selatan 105.000.000,-
27 Sulawesi Barat 130.000.000,-
28 Sulawesi Tenggara 380.000.000,-
29 Gorontalo 175.000.000,-
30 Maluku 150.000.000,-
31 Maluku Utara 300.000.000,-
32 Papua Barat 150.000.000,- Dalam pengusulan (Revisi DIPA)
33 Papua 550.000.000,-
JUMLAH 13.041.856.750,-

Keterangan : *) Data tersebut di atas adalah data hasil Rakor Diseminasi Hasil

Jambore PTK-PNF tanggal 14 – 16 Desember 2009 di Surabaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: